Jakarta (Pinmas)--Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Slamet Riyanto mengatakan, ada informasi kemungkinan bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz (AMAA) Madinah akan ditutup selama dua tahun mendatang untuk renovasi dan perluasan. "Kondisi tersebut harus kita antisipasi, karena akan berpengaruh terhadap penerbangan haji Indonesia," ucap Dirjen PHU pada Evaluasi Media Center Haji (MCH), di Kantor Kemenag Pusat, Selasa (11/1).

Menurut Slamet Riyanto, pihaknya akan meminta kepada pemerintah Saudi, agar penerbangan haji Indonesia diberi alternatif untuk menggunakan bandara terdekat dari Madinah untuk mengatasi padatnya bandara King Abdul Aziz, Jeddah. "Tak terbayang oleh kita betapa padatnya bandara King Abdul Aziz Jeddah, ketika jemaah haji manca negara dan seluruh jemaah haji Indonesia masuk ke Saudi malalui bandara tersebut," ucapnya.

Pada penerbangan haji 2010, kata Slamet Riyanto, maskapai Garuda sudah meminta perpanjangan waktu, baik untuk phase pemberangkatan maupun pemulangan jemaah haji dari 30 hari menjadi 32 hari. "Mau tidak mau kita harus memikirkan hal ini, walau bukan wilayah kita," ujarnya.

Slamet Riyanto mengakui pada phase pemulangan jemaah haji tahun 2010 banyak terjadi keterlambatan, untuk tahun mendatang dia meminta Pihak Garuda memperbaiki hal ini. "Kalau terjadi delay penerbangan, seharusnya pihak Garuda memberi penjelasan langsung kepada jemaah," harapnya.

Dalam setiap penyelenggaran haji, kata Dirjen PHU Slamet Riyanto, persoalan pondokan di Mekkah, sangat potensi jadi masalah. Tahun ini, pondokan di Mekkah jauh lebih bagusi, karena diperencanakan kita di ring I hanya 50 , tapi mencapai 62 .

"Sewa pondokan di Mekkah, beda pemilik beda harga walau berada di lokasi yang sama. Belum lagi soal kondisi pondokan, yang sangat beragam, berpengaruh terhadap penentuan harga pondokan," ujarnya.

Slamet berpendapat, sebaiknya tahun depan tidak ada lagi pengembalian uang selisih pondokan, karena pada tahun ini pengembalian banyak menuai protes. "Ya kalau ada kelebihan uang karena sewa pondokan, disimpan saja di DAU, kan sesuai dengan UU," kata Dirjen PHU.